Bupati Way Kanan Terima DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025

Way Kanan– Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M menghadiri Acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jum’at (20/12/2024).

Dipimpin oleh Penjabat Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin, S.H.,M.H.,M.Pd, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, acara tersebut menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dan transisi pemerintahan baru.

Dari informasi yang dihimpun dari laman resmi Pemprov Lampung, Pj. Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengelolaan TKD dan APBD yang efisien dan optimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta mendorong perencanaan pembangunan di daerah agar selaras dengan program Asta Cita Kabinet Merah Putih.

DIPA APBN dan TKD Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan secara digital oleh Presiden RI kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Gubernur pada tanggal 10 Desember 2024 lalu secara daring dan luring di Istana Negara, menjadi instrument penting untuk memastikan percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitasi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara di masing-masing daerah.

Kepada para Kepala Daerah yang hadir, Pj. Gubernur Lampung menekankan agar dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 segera diserahkan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran. Dirinya juga mengingatkan bahwa anggaran APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan professional, akuntabel dalam arti terhindar dari korupsi, dan kolaboratif mendukung kebijakan/program Pemerintah Pusat sehingga mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Pj. Gubernur Lampung juga mengajak seluruh instansi pemerintah dan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung untuk selalu bekerjasama dan saling mendukung, dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta Lampung yang Sejahtera, Maju, Merata, Berkelanjutan.

Diketahui, pada acara tersebut dilakukan Penyerahan Penghargaan kepada 6 (Enam) Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, yang dibuktikan dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK selama periode 10 tahun berturut-turut.

Juga dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb dan Pemerintah Provinsi Lampung. Dimana Pakta Integritas tersebut merupakan komitmen bersama antara Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja untuk mengelola APBN secara prudent dan akuntabel. Penandatanganan ini juga merupakan semangat bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, bebas dari korupsi, suap dan gratifikasi. (Riski)